Dua Sisi Kedatangan Jokowi di Bumi Ruwa Jurai: Antara Gelar Kehormatan dan Penolakan Massa
BANDAR LAMPUNG — Suasana politik di Provinsi Lampung menghangat menyusul kedatangan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi). Kunjungan yang dikemas dalam agenda safari politik dan konsolidasi partai ini memicu polarisasi tajam di tengah masyarakat. Di satu sisi, Jokowi disambut dengan karpet merah dan dianugerahi gelar adat tertinggi. Namun di sudut kota yang lain, gelombang unjuk rasa penolakan berkobar tanpa henti.
Penganugerahan Gelar "Baginda Pemuka Bangsa"
Dinamika ini bermula pada Sabtu pagi, 27 Juni 2026, ketika Joko Widodo mendatangi Kedatun Keagungan, yang berlokasi di Jalan Sultan Haji, Kelurahan Sepang Jaya, Kecamatan Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung. Dalam upacara sakral bernuansa tradisi Cakak Pepadun, Jokowi secara resmi dianugerahi gelar adat (adok) kehormatan bernama "Baginda Pemuka Bangsa".
Pemberian gelar ini diinisiasi oleh para pemuka dan penyimbang adat yang merepresentasikan lima kerajaan adat Lampung Pepadun. Prosesi adat berlangsung khidmat; Jokowi mengenakan pakaian adat Lampung lengkap, mengikuti ritual penyerahan piagam, penyematan selempang, hingga prosesi simbolis menginjak kepala kerbau sebagai lambang kesiapan memikul amanah besar serta legitimasi kepemimpinan.
Alasan di Balik Penghormatan Adat
Pihak penyelenggara menegaskan bahwa penganugerahan gelar tertinggi ini merupakan bentuk apresiasi mendalam atas dedikasi dan pengabdian Jokowi selama 10 tahun memimpin Indonesia. Hubungan emosional antara Jokowi dan tokoh adat Lampung diklaim telah terjalin lama sejak pertemuan repatriasi keraton se-Nusantara di Istana Bogor beberapa tahun silam.
Melalui prosesi ini, Jokowi secara adat diangkat menjadi saudara (muakhi) bagi masyarakat Lampung. Koordinator adat menyatakan bahwa penganugerahan ini murni merupakan wujud kearifan lokal Nemui Nyimah—tradisi terbuka dan menghormati tamu agung yang datang ke tanah Lampung.
Gelombang Protes dari Tugu Adipura
Namun, pemandangan kontras terjadi hanya beberapa kilometer dari lokasi Kedatun. Pada hari yang sama, ratusan massa yang tergabung dalam Forum Suara Masyarakat Lampung (FSML) mengabaikan seremoni tersebut dan memadati kawasan Tugu Adipura, Bandar Lampung. Didominasi oleh kelompok emak-emak dan aktivis lokal, FSML menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran untuk menolak kehadiran mantan presiden tersebut.
Dalam orasinya, Koordinator Lapangan FSML, Gunawan Parikesit, menegaskan bahwa kehadiran Jokowi di Lampung membawa agenda politik terselubung yang dapat merusak netralitas lokal. Massa membawa berbagai spanduk kecaman dan menyoroti berbagai isu warisan pemerintahan Jokowi. Mereka mengkritik tajam rekam jejak kepemimpinan masa lalu, dugaan cawe-cawe politik, hingga menyuarakan mosi tidak percaya terhadap kapasitas Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Kritik Budayawan: Ritual Adat yang Dipolitisasi?
Penolakan nyatanya tidak hanya datang dari jalanan. Sejumlah peneliti budaya dan budayawan Lampung turut mengkritik tajam penganugerahan gelar tersebut. Peneliti kajian budaya Lampung, Novri Rahman, menyayangkan prosesi adat yang seharusnya berjalan melalui tahapan panjang dan sakral justru diperpendek demi kepentingan seremoni politik sesaat.
Kritik juga mencuat dari pimpinan adat lain, seperti Muhammad Yusuf Erdiansyah Putra dari Kebandaran Marga Balak, yang mengingatkan bahwa gelar tersebut diberikan oleh komunitas tertentu dan tidak bisa diklaim merepresentasikan seluruh struktur masyarakat adat Lampung secara kolektif. Publik juga menyoroti kehadiran beberapa tokoh lokal kontroversial di sekitar Jokowi saat prosesi, yang sempat memiliki rekam jejak hukum di masa lalu.
Catatan Akhir
Kunjungan Jokowi ke Bumi Ruwa Jurai pada akhir Juni 2026 ini meninggalkan catatan kaki yang tebal bagi dinamika demokrasi lokal. Peristiwa ini memperlihatkan bagaimana sebuah ruang budaya adat dapat bertransformasi menjadi arena kontestasi politik, di mana penghormatan tradisi dan perlawanan sipil berjalan beriringan dalam satu waktu.
SN/01072026
Posting Komentar