SEKDA TANA TORAJA AMBIL SIKAP - Kepala Sekolah Mengaku Bercanda, Larang Siswi SMP Berjilbab

Kasus ini bermula pada Senin, 27 Juli 2026, usai pelaksanaan upacara bendera di lapangan SMP Negeri 2 Bonggakaradeng, Tana Toraja. Kepala Sekolah, Naomi, secara terbuka menegur tujuh orang siswi Muslim yang mengenakan jilbab. Berdasarkan pengakuan para siswi, sang kepala sekolah meminta mereka melepaskan penutup kepala tersebut dengan alasan mayoritas pelajar di sekolah tersebut beragama Kristen.

Tak hanya intimidasi lisan di lapangan, oknum kepala sekolah tersebut juga memberikan ancaman diskriminatif. Ketujuh siswi tersebut dilarang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler gerak jalan untuk memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia jika mereka bersikeras tetap memakai jilbab. Pihak korban juga mengungkapkan bahwa tekanan serupa sebenarnya sudah terjadi selama beberapa bulan terakhir secara verbal. Salah satu pernyataan kepala sekolah yang paling menyakitkan bagi psikologis siswa adalah imbauan agar mereka pindah ke sekolah madrasah jika tidak ingin mengikuti aturan yang dibuatnya.

Reaksi Publik dan Dalih "Candaan"

Setelah orang tua siswa melaporkan kejadian diskriminatif ini, kabar tersebut langsung viral dan memicu kecaman luas di media sosial serta lingkungan masyarakat. Berbagai lembaga seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Selatan mengutuk keras tindakan tersebut dan menyatakan bahwa pelarangan jilbab di sekolah negeri merupakan bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) serta hak kebebasan beragama yang dijamin oleh konstitusi negara.

Menghadapi gelombang protes, Naomi sempat membantah telah mengeluarkan kebijakan tertulis. Ia berdalih bahwa ucapannya kepada para siswi Muslim tersebut hanya sekadar candaan dan tidak bermaksud melakukan persekusi agama. Namun, dalih candaan tersebut tidak diterima begitu saja oleh masyarakat maupun Pemerintah Kabupaten Tana Toraja karena dinilai sangat tidak pantas diucapkan oleh seorang figur pendidik.

Pada Jumat, 31 Juli 2026, sebuah pertemuan mediasi digelar di hadapan orang tua siswa, Dinas Pendidikan, MUI, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan tokoh agama setempat. Dalam forum tersebut, Naomi secara terbuka menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya atas kegaduhan yang ia perbuat. Meski kasus hukum berakhir damai secara kekeluargaan, proses penegakan kode etik kepegawaian tetap berjalan terpisah.

Sanksi Tegas Pencopotan Jabatan

Pemerintah Kabupaten Tana Toraja bergerak cepat untuk menjaga stabilitas toleransi beragama di wilayahnya. Tim Penegakan Disiplin Kabupaten melakukan sidang pencermatan kronologi bersama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Inspektorat, serta Bagian Hukum Setda Tana Toraja.

Hasil sidang menyimpulkan secara mutlak bahwa Naomi telah melanggar kewajiban fundamentalnya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Sekda Tana Toraja, Rudhy Andi Lolo, menegaskan bahwa seorang ASN memiliki tanggung jawab besar untuk menjadi perekat bangsa dan menjaga stabilitas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), bukan malah memicu disintegrasi.

Atas dasar rekomendasi tersebut, Bupati Zadrak Tombeg menjatuhkan dua sanksi akumulatif berat pada Senin, 3 Agustus 2026:

Demosi Jabatan: Penurunan pangkat kepegawaian secara struktural dari Guru Ahli Madya turun menjadi Guru Ahli Muda.
Pencopotan Jabatan: Pembebasan tugas secara permanen dari posisinya sebagai Kepala Sekolah SMPN 2 Bonggakaradeng.
Mutasi Kerja: Naomi resmi dipindahkan dari sekolah tersebut ke instansi sekolah lain demi memulihkan suasana belajar yang kondusif bagi siswa terdampak.

Kepala Dinas Pendidikan Tana Toraja, Andarias Lebang, menyatakan bahwa tindakan tegas ini menjadi peringatan keras bagi seluruh kepala sekolah dan guru di Tana Toraja agar senantiasa menghormati keberagaman adat dan agama. Sekolah negeri harus menjadi ruang inklusif yang aman bagi seluruh anak bangsa tanpa memandang latar belakang keyakinan mereka.

SN/04082026