Reformasi APBD: Kang Dedi Mulyadi Pangkas Anggaran Aparatur Demi Utamakan Belanja Rakyat

BANDUNG — Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengambil langkah berani dalam merombak postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat. Mantan Bupati Purwakarta yang akrab disapa Kang Dedi ini menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat akan mengubah bobot alokasi anggaran secara radikal. Fokus utamanya adalah memotong porsi belanja aparatur negara (belanja pegawai) dan mengalihkannya secara maksimal untuk membiayai kebutuhan langsung masyarakat, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

Langkah reformasi birokrasi dan anggaran ini dipicu oleh keprihatinan Dedi terhadap besarnya alokasi APBD Jabar yang tersedot untuk membiayai aparatur dalam berbagai jabatan fungsional. Berdasarkan data yang dievaluasi, Pemprov Jabar setidaknya mengalokasikan dana sekitar Rp 19 triliun setiap tahunnya untuk kebutuhan akomodasi birokrasi dan operasional aparatur.

“Kita harus memahami sepenuhnya bahwa uang yang kita kelola bersumber dari pajak rakyat di semua tingkatan. Jangan sampai jatah penyelenggara negara justru memakan porsi yang terlalu besar,” ujar Dedi Mulyadi dalam keterangannya.

Ia mengibaratkan posisi pemerintah layaknya amilin (pengelola) dalam konsep zakat, di mana pengelola tidak boleh mengambil bagian yang lebih besar daripada hak para penerima manfaat utama—yakni rakyat itu sendiri. Dedi menilai, besarnya anggaran belanja aparatur selama ini belum berbanding lurus dengan efisiensi pelayanan publik, bahkan ia mengkritik maraknya kegiatan seremonial yang tidak berdampak langsung sebagai bentuk "korupsi kultural".

Melalui kebijakan barunya ini, Pemprov Jawa Barat menargetkan penurunan rasio belanja pegawai secara bertahap hingga menyentuh angka 24 hingga 25 persen. Target ini berada jauh di bawah batas maksimum yang ditetapkan regulasi pusat, yaitu sebesar 30 persen dari total APBD. Pada rancangan efisiensi terdekat, pemotongan belanja pegawai ditargetkan mampu menghemat anggaran ratusan miliar rupiah, termasuk penundaan penerimaan CPNS baru dan peninjauan ulang tunjangan yang tidak produktif.

Meski melakukan pemotongan besar-besaran pada sektor belanja rutin pegawai, Kang Dedi menjamin hak-hak esensial bagi tenaga kerja seperti Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) akan tetap dipertahankan melalui skema restrukturisasi kompetensi yang lebih efisien. Ruang fiskal yang berhasil diselamatkan dari pemangkasan tersebut akan langsung dialihkan untuk menambal defisit serta mempertebal belanja modal publik. Sektor-sektor pelayanan dasar masyarakat seperti perbaikan jalan rusak, jaminan kesehatan daerah, dan subsidi pendidikan dipastikan menjadi prioritas utama yang mendapat suntikan dana segar dari pengalihan ini.

Agar kebijakan pengalihan anggaran ini berjalan tanpa penyelewengan, Dedi Mulyadi juga mengeluarkan instruksi tegas kepada seluruh level pemerintahan di Jawa Barat, mulai dari bupati hingga kepala desa, untuk memublikasikan rincian penggunaan anggaran melalui media sosial secara transparan. Dengan keterbukaan informasi ini, ia berharap masyarakat dapat ikut mengawal serta memastikan bahwa setiap rupiah APBD benar-benar dialokasikan untuk kemakmuran rakyat, bukan untuk kemakmuran para pejabat.

SN/01072026