MUI Dorong Hukuman Mati Bagi Koruptor: "Jangan Berlindung di Balik HAM"

JAKARTA — Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara resmi mengeluarkan pernyataan sikap keras yang mendorong pemerintah dan aparat penegak hukum untuk segera menerapkan hukuman mati bagi para pelaku tindak pidana korupsi skala besar. Langkah ini diambil sebagai respons atas kian maraknya kasus korupsi yang dinilai telah menghancurkan sendi-sendi perekonomian bangsa dan menyengsarakan masyarakat luas. MUI menegaskan bahwa hak asasi manusia (HAM) tidak boleh dijadikan alasan atau tameng untuk melindungi para koruptor dari hukuman yang setimpal.

Wakil Ketua Umum MUI menyatakan bahwa korupsi bukan lagi sekadar kejahatan biasa, melainkan sebuah kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang dampaknya setara dengan tindakan terorisme dan peredaran narkoba. Oleh karena itu, penanganannya pun harus menggunakan instrumen hukum yang paling tegas dan memberikan efek jera yang maksimal.

Dampak Sistemik Korupsi

MUI menilai, kerusakan yang ditimbulkan oleh seorang koruptor jauh lebih masif daripada kejahatan individu lainnya. Uang negara yang dikorupsi sejatinya merupakan hak rakyat yang dialokasikan untuk sektor-sektor vital, seperti:

Kesehatan masyarakat yang terbengkalai.
Pendidikan murah yang gagal terealisasi.
Pembangunan infrastruktur yang mangkrak.
Bantuan sosial bagi warga miskin yang dipotong.

Ketika hak-hak dasar jutaan rakyat dirampas, maka secara tidak langsung koruptor telah melakukan pelanggaran HAM massal. Atas dasar logika tersebut, MUI memandang sangat tidak adil jika para penegak hukum justru bersikap lemah lembut atau ragu-ragu dalam menjatuhkan vonis mati hanya karena desakan opini terkait HAM individu sang koruptor.

Kritik Terhadap Tameng HAM

Dalam beberapa tahun terakhir, wacana hukuman mati di Indonesia kerap mendapat tentangan dari berbagai aktivis kemanusiaan dengan dalih merenggut hak hidup seseorang. Namun, MUI memberikan pandangan teologis dan sosiologis yang berbeda. Menurut lembaga ulama tertinggi di Indonesia ini, hak hidup seorang koruptor tidak boleh didahulukan di atas hak hidup dan kesejahteraan ratusan juta rakyat yang menjadi korban sistemik mereka.

MUI meminta pemerintah, khususnya Kementerian Hukum dan HAM serta Kejaksaan Agung, untuk tidak gentar menghadapi tekanan dari pihak-pihak yang menggunakan isu HAM untuk memperingan hukuman koruptor. Konsep HAM yang dianut di Indonesia haruslah HAM yang berkeadilan dan menghormati kemaslahatan publik yang lebih besar, bukan HAM liberal yang mengabaikan dampak kehancuran sebuah negara.

Landasan Hukum dan Agama

Secara regulasi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebenarnya sudah mengatur celah hukuman mati pada Pasal 2 ayat (2), khususnya jika korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu seperti bencana alam atau krisis ekonomi. MUI mendesak agar implementasi pasal ini diperluas dan dipertegas, tanpa harus menunggu terjadinya bencana, melainkan diukur dari nilai kerugian negara yang fantastis.

Dari sisi hukum Islam, MUI merujuk pada konsep Ta'zir, yaitu hukuman yang jenis dan kadarnya ditentukan oleh penguasa atau hakim demi menjaga ketertiban umum. Jika suatu kejahatan sudah masuk dalam kategori Fasad fil Ardh (merusak bumi dan tatanan kehidupan), maka hukuman mati adalah tindakan yang sah demi menyelamatkan kemaslahatan umat yang lebih luas.

Desakan Aksi Nyata Pemerintah

MUI meminta Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk memperkuat komitmen politik mereka dalam pemberantasan korupsi. Keberanian politik sangat dibutuhkan agar aturan hukum tidak sekadar menjadi macan kertas. Para hakim di Pengadilan Tipikor juga diimbau memiliki keberanian moral yang tinggi untuk menjatuhkan vonis maksimal ini.

Melalui pernyataan sikap ini, MUI berharap Indonesia dapat bersih dari praktik lancung yang memiskinkan negara. Sudah saatnya hukum di Indonesia tegak lurus, tajam ke atas, dan tidak kompromis terhadap para perampok uang rakyat yang bersembunyi di balik narasi perlindungan hak asasi manusia.

SN/02082026