Hingga Malam Hari, Ratusan Mahasiswa di Pontianak Desak Reformasi Kebijakan dan Keadilan Daerah

PONTIANAK — Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi lintas kampus menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di pusat kota Pontianak, Kalimantan Barat. Aksi turun ke jalan ini membawa sedikitnya 16 tuntutan krusial yang menyoroti persoalan reformasi hukum, tata kelola anggaran nasional, hingga ketimpangan pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat Kalimantan Barat.

Aksi yang berlangsung tertib namun dikawal ketat oleh aparat keamanan ini dimulai dengan melakukan long march menuju titik kumpul utama. Sambil membentangkan spanduk dan mengibarkan bendera organisasi, para orator bergantian menyuarakan kegelisahan rakyat.

Koordinator lapangan aksi menyatakan bahwa demonstrasi ini merupakan akumulasi dari keresahan publik terhadap arah kebijakan nasional dan daerah yang dinilai semakin menjauh dari keberpihakan kepada rakyat kecil.

Dalam tuntutan tertulis yang dibacakan di hadapan massa dan perwakilan pejabat daerah, aliansi mahasiswa Pontianak mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret terkait beberapa poin utama:

1. Reformasi Ruang Sipil, Hukum, dan Anggaran Nasional

Mahasiswa menuntut pemulihan fungsi demokrasi dengan mendesak dikembalikannya wewenang TNI dan POLRI agar tidak mengintervensi ruang sipil. Dari sektor anggaran, massa menuntut pemerintah mengembalikan poros APBN agar fokus pada pemenuhan hak mendasar rakyat, yaitu pendidikan, kesehatan, dan penguatan ekonomi akar rumput.

Terkait program prioritas pemerintah saat ini, mahasiswa dengan tegas meminta pemberhentian sementara program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan program Kawasan Demi Negara Padat (KDNP) untuk dilakukan evaluasi menyeluruh. Sebagai gantinya, mereka mendorong optimalisasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagai pilar utama pembangunan pendidikan di daerah.

2. Keadilan Ekonomi dan Infrastruktur Kalimantan Barat

Sorotan tajam diarahkan pada isu ketimpangan daerah. Mahasiswa menuntut keadilan bagi hasil sektor pertanian bagi Provinsi Kalimantan Barat serta percepatan pembangunan infrastruktur yang dinilai masih tertinggal, khususnya perbaikan akses jalan dan pemerataan jaringan listrik di wilayah pelosok.

Pemerintah juga diminta untuk menjamin kebijakan pajak yang adil dan berpihak pada rakyat, menstabilkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), serta memastikan distribusi subsidi energi benar-benar tepat sasaran.

3. Perlindungan Hak Adat, Agraria, dan Buruh

Di sektor hukum dan hak asasi manusia, massa mendesak DPR RI dan pemerintah untuk segera mengesahkan RUU Masyarakat Adat serta RUU Perampasan Aset. Mereka juga mengutuk keras dan meminta dihentikannya segala bentuk kriminalisasi terhadap masyarakat adat maupun warga lokal yang tengah memperjuangkan hak atas tanah mereka.

Kesejahteraan pekerja tidak luput dari tuntutan. Mahasiswa mendesak kepastian harga komoditas yang layak bagi petani beserta fasilitas penunjang yang memadai. Selain itu, mereka menuntut kepastian upah layak, pemenuhan hak normatif buruh, serta penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap buruh perempuan di lingkungan kerja. Kesempatan kerja yang luas bagi masyarakat Kalimantan Barat juga menjadi poin penekanan untuk menekan angka pengangguran daerah.

4. Isu Lokal Pontianak: Banjir, Transportasi, dan Perlindungan Perempuan

Untuk lingkup Kota Pontianak, aliansi mahasiswa mendesak solusi konkret dari pemerintah daerah guna mengatasi masalah banjir tahunan yang kerap melumpuhkan aktivitas warga. Mereka juga meminta penyediaan moda transportasi publik yang layak dan terintegrasi.

Terakhir, isu kemanusiaan dan gender menjadi penutup poin krusial, di mana mahasiswa mengutuk keras kekerasan seksual dan menuntut pengusutan tuntas kasus-kasus kekerasan seksual, serta pemberian perlindungan hukum dan psikologis yang nyata bagi kaum perempuan.

"Kami tidak butuh janji manis di atas kertas. Kami menuntut seluruh pihak dan pejabat yang hadir hari ini untuk mendengar, menandatangani, dan menindaklanjuti secara nyata seluruh tuntutan ini," tegas salah satu orator di akhir pembacaan sikap.

Hingga massa membubarkan diri menjelang malam hari, situasi di lokasi aksi dilaporkan berjalan dengan aman dan kondusif. Perwakilan mahasiswa menegaskan akan terus mengawal ke-16 poin tuntutan ini dan mengancam akan kembali turun ke jalan dengan massa yang lebih besar jika tidak ada respons nyata dari pemangku kebijakan dalam waktu dekat.

SN/Editor : Tim Kreatif

19 Juni 2026