Polri Ajukan Tambahan Anggaran Rp66,1 Triliun demi Gaji Pegawai hingga Pengadaan Mobil Listrik

JAKARTA – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) secara resmi mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp66,1 triliun untuk Tahun Anggaran 2027. Langkah ini diambil guna memenuhi berbagai kebutuhan vital institusi, mulai dari belanja gaji pegawai, pengadaan kendaraan listrik untuk operasional, hingga persiapan pengamanan dini Pemilihan Umum (Pemilu) 2029.

Usulan penambahan dana fantastis tersebut dipaparkan langsung oleh Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo saat menghadiri Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi III DPR RI. Rapat strategis yang membahas evaluasi dan rencana kerja anggaran tersebut berlangsung di Gedung Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Berdasarkan jadwal agenda legislatif, pemaparan resmi ini disampaikan pada hari Rabu, 17 Juni 2026.

Mengapa Polri memerlukan tambahan hingga puluhan triliun rupiah? Komjen Dedi Prasetyo menjelaskan bahwa pagu indikatif anggaran Polri untuk tahun 2027 yang saat ini ditetapkan pemerintah sebesar Rp118 triliun dinilai masih jauh dari kata ideal.

"Jika dibandingkan dengan usulan kebutuhan ideal Polri tahun anggaran 2027 sebesar Rp178 triliun, pagu yang ada saat ini baru memenuhi sekitar 66,4 persen dari total kebutuhan," ujar Dedi di hadapan anggota Komisi III DPR RI.

Kesenjangan angka ini semakin melebar setelah Korps Bhayangkara melakukan kalkulasi ulang terhadap faktor eksternal perekonomian nasional. Adanya fluktuasi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) serta pergeseran nilai kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) mendongkrak estimasi kebutuhan riil operasional mereka menjadi Rp184 triliun. Tanpa adanya suntikan dana tambahan, Polri mengkhawatirkan roda pelayanan publik dan fungsi penegakan hukum di lapangan akan mengalami hambatan yang signifikan.

Mekanisme Alokasi Penyaluran Dana

Bagaimana dana tambahan sebesar Rp66,1 triliun tersebut akan didistribusikan? Manajemen Polri memecah usulan belanja tersebut ke dalam beberapa pos pengeluaran prioritas:

Belanja Pegawai (Gaji Rutin): Sebagian anggaran dialokasikan secara khusus untuk menjamin hak dasar personel, peningkatan kesejahteraan, serta pemenuhan gaji rutin seluruh anggota kepolisian yang tersebar di wilayah Indonesia.
Belanja Modal (Kendaraan Listrik dan Sarpras): Porsi terbesar dari dana ini difokuskan pada belanja modal sebesar Rp40,6 triliun. Dana tersebut disiapkan untuk modernisasi fasilitas seperti pengadaan kendaraan listrik operasional pelayanan masyarakat, pembangunan markas baru, hingga penyediaan rumah dinas personel. Langkah beralih ke mobil listrik menjadi sinyal bahwa Polri berkomitmen mendukung target emisi bersih pemerintah.
Belanja Operasional (Pengamanan Pemilu 2029): Anggaran operasional dipersiapkan sejak dini demi mematangkan strategi pengamanan, pemetaan konflik, serta kesiapan personel menjelang pesta demokrasi Pemilu 2029 mendatang.

Komjen Dedi Prasetyo menegaskan bahwa pihak kepolisian telah melayangkan surat usulan resmi ini kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) serta Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Pihak kepolisian menaruh harapan besar agar DPR RI dapat mengawal usulan ini sehingga pelayanan kepolisian kepada masyarakat luas di seluruh penjuru tanah air tetap berjalan prima tanpa terkendala urusan anggaran.

SN/30062026