KEJAGUNG TEMUKAN DUGAAN KASUS BARU, JUAL BELI TITIK SPPG

KEJAGUNG TEMUKAN DUGAAN KASUS BARU, JUAL BELI TITIK SPPG

Penyidikan Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mengungkap adanya praktik jual beli hak kelola titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG. Praktik lancung ini dibanderol dengan kisaran harga sekitar Rp 100 juta per titik dan melibatkan berbagai pihak swasta serta mantan pejabat Badan Gizi Nasional (BGN).

Modus Operandi dan Aliran Dana

Praktik jual beli ini bermula ketika pihak swasta yang diduga memiliki kedekatan personal dengan pejabat Badan Gizi Nasional (BGN) meminta akses khusus untuk mendapatkan titik dapur SPPG. Dalam keterangannya di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta Selatan, Direktur Penyidikan (Dirdik) Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, mengonfirmasi temuan tersebut.

"Itu termasuk yang kita dalami, termasuk jual beli adalah memberikan rekomendasi atau memberikan izin dengan menerima sesuatu, seperti itu," ungkap Syarief.

Berdasarkan hasil pendalaman penyidik, yayasan atau pihak swasta yang telah menguasai titik SPPG kemudian bertindak layaknya makelar. Mereka mencari calon mitra yang ingin mendirikan dapur dan memperjualbelikan hak kelola titik tersebut kepada pihak yang berminat dengan nilai mencapai Rp 100 juta per titik. Syarief menambahkan, nominal tersebut bukanlah angka mati dan berpotensi berubah serta terus bergulir seiring dengan pengembangan alat bukti yang ditemukan oleh penyidik.

Tidak berhenti pada transaksi jual beli, penyidik juga menelusuri adanya dugaan penyerahan sebagian uang hasil transaksi tersebut secara tunai. Dana ini diduga disetorkan secara berkala kepada mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana. Penyerahan uang diduga berlangsung selama kurang lebih satu tahun, baik dalam mata uang Rupiah maupun mata uang asing, dan rincian nominalnya masih terus dihitung secara komprehensif oleh tim penyidik. 

Dugaan Pelanggaran Administratif dan Penyalahgunaan Wewenang

Penyimpangan tata kelola program prioritas nasional ini tidak hanya seputar jual beli izin. Dalam proses penyelidikannya, Kejagung menemukan fakta bahwa banyak yayasan yang ditunjuk sebagai mitra SPPG sebenarnya tidak memenuhi syarat kualifikasi yang telah ditentukan oleh BGN. Namun, berkat adanya atensi dan pengaturan verifikasi pada portal mitra BGN oleh para tersangka, yayasan-yayasan yang diduga kuat terafiliasi dengan oknum pejabat BGN tersebut tetap bisa lolos. 

Bahkan, penyidik juga mendapati adanya pengajuan titik dapur yang menggunakan dokumen fiktif atau tidak sebenarnya, sehingga lokasi riil bangunan SPPG sering kali berbeda dengan data yang diajukan oleh pihak yang berminat. Kejagung juga tengah mengusut dugaan penyimpangan lain yang menyertai program bernilai fantastis ini, termasuk dugaan mark-up pengadaan barang seperti televisi, tablet, sepatu, motor listrik, hingga sistem pengadaan CCTV. 

Perkembangan Status Tersangka

Sebagai tindak lanjut dari temuan praktik jual beli titik SPPG ini, Kejaksaan Agung terus melakukan pengembangan dan penetapan tersangka baru. Salah satu tersangka yang ditetapkan dari pihak swasta adalah Glory Harimas Sihombing, yang berperan sebagai Ketua Yayasan Indonesia Food Security Review (IFSR). Ia diduga bertugas mencari mitra dan menjual titik dapur SPPG atas permintaan dari eks Kepala BGN, Dadan Hindayana.

Dengan ditetapkannya Glory, jumlah total tersangka dalam skandal dugaan penyimpangan tata kelola program MBG ini telah mencapai enam orang. Beberapa tersangka sebelumnya termasuk mantan petinggi BGN, seperti Dadan Hindayana sendiri dan mantan Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Sony Sonjaya.

Pihak Kejagung memastikan bahwa proses penyidikan akan terus berjalan secara transparan dan menyeluruh. Termasuk di dalamnya menolak permohonan pengajuan justice collaborator dari mantan pejabat tinggi BGN karena dinilai masih dikategorikan sebagai pelaku utama. Kejaksaan juga tengah mendalami daftar 41 nama yang disebut-sebut pernah mengajukan permintaan titik SPPG, untuk mengungkap kemungkinan adanya aktor intelektual maupun pihak lain yang ikut menikmati aliran dana dari program yang seharusnya ditujukan untuk kesejahteraan anak-anak Indonesia tersebut. 

SN/Created/23062026