Bupati Kuantan Singingi (Kuansing)
Resmi mengenakan Rompi Orange KPK
setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengisian jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kuansing, Riau. Penahanan ini dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Rabu, 1 Juli 2026 sore hari WIB.
Sekretaris Daerah Kuansing Zulkarnaen dan Direktur Utama PT Mitra Ideal Consultant (MIC) Ardiles juga ikut ditahan. Ketiganya digiring petugas ke rumah tahanan dengan menggunakan rompi oranye dan tangan terborgol setelah menjalani pemeriksaan intensif selama lebih dari 20 jam.
Peristiwa yang terjadi adalah operasi penegakan hukum tipikor berupa penetapan tersangka dan penahanan Bupati Kuansing Suhardiman Amby beserta kroninya. Mereka terjerat kasus dugaan suap "jual-beli jabatan" eselon tertinggi di lingkungan pemerintah daerah. Kasus ini mencuat dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh tim penindak KPK.
Instrumen suap yang menjadi barang bukti utama adalah komitmen pemberian mobil mewah berupa satu unit SUV Toyota Land Cruiser 300 GR-S senilai Rp2,05 miliar. Mobil tersebut diajukan sebagai syarat mutlak bagi calon pejabat yang ingin menduduki posisi definitif sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Kuansing. Selain itu, KPK mendeteksi adanya aliran dana lain serta suap masa lalu berupa satu unit Mitsubishi Pajero Sport senilai Rp700 juta yang terjadi pada tahun 2021.
Pihak-pihak utama yang ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh KPK meliputi:
- Suhardiman Amby (SA): Bupati Kuantan Singingi aktif yang bertindak sebagai penerima suap.
- Zulkarnaen (ZKN): Sekretaris Daerah Kabupaten Kuansing yang bertindak sebagai pemberi suap demi mengamankan posisinya.
- Ardiles (ARD): Direktur Utama PT Mitra Ideal Consultant (MIC), pihak swasta yang memfasilitasi pengajuan kredit mobil mewah tersebut.
Selain ketiga tersangka utama, tim KPK sebelumnya sempat mengamankan 10 orang dalam rangkaian operasi di lapangan. Termasuk di antaranya adalah beberapa aparatur sipil negara (ASN) daerah dan anggota keluarga dari penyelenggara negara.
Rangkaian peristiwa ini terjadi di dua wilayah utama, yakni Kabupaten Kuantan Singingi (Riau) dan DKI Jakarta. Penindakan awal melalui penggeledahan dan penyegelan dilakukan di kompleks Kantor Bupati Kuansing. Penyidik menyegel enam ruangan penting, termasuk ruang kerja Bupati, Wakil Bupati, dan Ketua DPRD Kuansing.
Sementara itu, proses penyerahan diri, pemeriksaan intensif lanjutan, hingga penahanan resmi secara hukum dilaksanakan di Gedung Merah Putih KPK, yang berlokasi di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan.
Kronologi penindakan hukum ini berlangsung secara maraton selama akhir Juni hingga awal Juli 2026:
- Senin, 29 Juni 2026: KPK melakukan OTT di Kuansing dan mengamankan sejumlah pihak swasta beserta bukti awal transaksi keuangan.
- Selasa, 30 Juni 2026: Penyidik menyegel ruang kerja pejabat Pemkab. Pada malam harinya, sekitar pukul 21.17 WIB, Bupati Suhardiman Amby dan Sekda Zulkarnaen akhirnya menyerahkan diri ke KPK setelah sempat dicari dan tidak berada di tempat saat OTT.
- Rabu, 1 Juli 2026: Sekitar pukul 15.40 WIB, seusai pemeriksaan maraton, ketiga tersangka resmi keluar mengenakan rompi tahanan. Penahanan pertama dijadwalkan berlaku selama 20 hari ke depan, terhitung sejak 1 hingga 20 Juli 2026.
Praktik rasuah ini dilatarbelakangi oleh motif transaksional dalam pengisian jabatan strategis pemerintahan daerah. Berdasarkan keterangan Plh Direktur Penyidikan KPK, Ahmad Taufik Husein, Suhardiman Amby memanfaatkan kewenangannya sebagai kepala daerah untuk menyaring kandidat berdasarkan kesiapan materi, bukan kompetensi.
Zulkarnaen menyanggupi permintaan mobil mewah Toyota Land Cruiser agar bisa memenangkan proses seleksi jabatan Sekda. Karena profil keuangan Zulkarnaen tidak mencukupi untuk mengajukan kredit senilai Rp46,5 juta per bulan, ia menggunakan identitas perusahaan milik Ardiles (PT MIC). Sebagai timbal baliknya, Ardiles dijanjikan kemudahan dalam memenangkan belasan proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Kuansing sepanjang tahun anggaran 2025 dan 2026.
Skema korupsi ini terbongkar berkat laporan masyarakat yang ditindaklanjuti oleh kedeputian penindakan KPK melalui pelacakan transaksi keuangan elektronik. Tim KPK mencium adanya kejanggalan dalam kepemilikan aset kendaraan mewah yang digunakan oleh kepala daerah namun terdaftar atas nama korporasi swasta.
Pola penyuapan ini dinilai penyidik sebagai kasus yang "naik kelas". Jika pada tahun 2021 Zulkarnaen memberikan Pajero Sport seharga Rp700 juta untuk mengamankan kursi Kepala Dinas PUPR, kali ini nilai suap melonjak menjadi lebih dari Rp2 miliar untuk posisi Sekda. Saat digiring ke mobil tahanan, Bupati Suhardiman Amby memilih bungkam seribu bahasa dan hanya melemparkan senyum tipis, sembari meminta penasihat hukumnya untuk mengedepankan asas praduga tak bersalah selama proses persidangan berjalan. Atas tindakannya, sang Bupati kini dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau b dan/atau Pasal 12B UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
SN/02072026
Posting Komentar