Menguji Batas Kritik Politik: Duduk Perkara Koreksi Narasi Pajak dan Korupsi Mahfud MD

JAKARTA – Kebebasan berpendapat di ruang publik kembali diuji lewat polemik pernyataan pakar hukum tata negara sekaligus mantan Menko Polhukam, Mahfud MD. Gelombang perdebatan yang sempat memanas di media sosial mengenai seruan "mogok pajak" akhirnya menemui titik terang setelah dilakukan pelurusan konteks. Mahfud MD menegaskan bahwa pernyataannya bukan bentuk hasutan untuk melanggar hukum, melainkan sebuah analogi politik terhadap pentingnya transparansi dan akuntabilitas negara dalam memberantas korupsi.

Klarifikasi ini menjadi penting untuk memisahkan antara hak menyuarakan sikap politik dengan kewajiban yuridis setiap warga negara. Publik pun diajak melihat esensi kritik tersebut sebagai bentuk kontrol sosial, bukan tindakan pembangkangan hukum.

Koreksi dan pelurusan makna atas pernyataan Mahfud MD mengenai opsi tidak membayar pajak jika korupsi tidak diberantas.

Narasi yang sempat dinilai kontroversial ini diklarifikasi sebagai bentuk ekspresi politik yang sah, bukan gerakan makar ataupun instruksi pelanggaran pidana perpajakan. Prof. Mahfud MD, mantan Menko Polhukam. Pihak terkait lainnya melibatkan organisasi keagamaan Nahdlatul Ulama (NU)—karena merujuk pada wacana munas alim ulama masa lalu—serta masyarakat (wajib pajak) dan aparat penegak hukum selaku pengamat dinamika ini.

Pernyataan awal disampaikan dalam sebuah forum diskusi terbuka yang kemudian viral dan memicu perdebatan masif di berbagai platform media sosial serta ruang publik nasional di Indonesia. Polemik ini kembali mencuat ke permukaan dan bergulir hangat pada akhir Juni 2026, memicu respons cepat dari berbagai kalangan untuk meluruskan pemahaman hukum yang keliru di masyarakat.

Klarifikasi dan koreksi ini dilakukan karena munculnya miskonsepsi di kalangan netizen dan sebagian masyarakat. Banyak pihak khawatir potongan video tersebut disalahartikan sebagai ajakan riil untuk melanggar Pasal 39 UU KUP tentang perpajakan, yang sejatinya memiliki sanksi pidana berat.

Mahfud MD meluruskan argumennya dengan membedakan secara tegas antara ruang politik dan ruang hukum. Secara politik, masyarakat dilindungi oleh Pasal 28 UUD 1945 untuk memprotes kebijakan (policy) pemerintah. Namun secara hukum, kewajiban membayar pajak tetap mengikat individual dan tidak gugur oleh opini politik.

Potongan video pandangan Mahfud MD yang membela argumen historis Munas Alim Ulama NU di Cirebon sempat memicu polarisasi opini. Dalam narasi aslinya, disebutkan bahwa jika negara gagal total membendung arus korupsi, secara teologis dan moral politik muncul ruang protes berupa fatwa menghentikan setoran pajak.

Bagi sebagian kelompok masyarakat yang frustrasi terhadap kasus-kasus korupsi kakap, pernyataan ini disambut layaknya angin segar. Sebaliknya, para pakar hukum dan otoritas keuangan memperingatkan risiko sistemik jika narasi tersebut ditelan mentah-mentah tanpa adanya pemisahan koridor hukum yang jelas.

Menanggapi meluasnya spekulasi, Mahfud MD menekankan bahwa esensi dari pernyataannya adalah mendesak pemerintah agar menjaga amanah uang rakyat. "Ketika kita memprotes sebuah kebijakan, itu adalah politics is policy. Mengkritik ketidakmampuan pemerintah memberantas korupsi dengan analogi tersebut adalah hak konstitusional," ujarnya.

Ia menegaskan tidak ada unsur makar di dalamnya. Tidak ada upaya mendirikan pemerintahan tandingan, tidak ada mobilisasi kekerasan, dan tidak ada niat meruntuhkan kedaulatan negara. Sikap kritis tersebut murni instrumen penyeimbang dalam demokrasi agar pengelolaan pajak kembali pada tujuan kemaslahatan publik, bukan berakhir di kantong para koruptor.

Namun di sisi lain, koridor hukum positif di Indonesia tetap berdiri tegak. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) senantiasa mengingatkan bahwa ketidakpatuhan dalam pelaporan dan penyetoran pajak dapat memicu sanksi administratif berupa bunga denda hingga kurungan penjara. Oleh karena itu, diskusi yang diinisiasi Mahfud MD sejatinya berada dalam domain edukasi kesadaran bernegara: bahwa kepercayaan publik terhadap pajak berbanding lurus dengan komitmen negara menghabisi para garong uang rakyat.

Koreksi dan penegasan ini diharapkan mampu meredam salah kaprah di tingkat akar rumput. Kritik terhadap penegakan hukum harus terus berjalan nyaring, tetapi kepatuhan terhadap regulasi negara tetap menjadi tiang utama yang menjaga stabilitas ekonomi nasional.

SN/30062026