EVALUASI ANGGARAN CALON MENEJER KOPDES MERAH PUTIH

JAKARTA — Anggota Komisi I DPR RI, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin, secara blak-blakan membongkar besarnya porsi anggaran negara yang terserap untuk agenda Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) bagi calon manajer Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Dalam sebuah pernyataan tertulis yang dirilis secara resmi, politikus PDI Perjuangan tersebut mengungkapkan bahwa biaya komponen militer dalam program ini menelan angka yang tidak rasional, yaitu mencapai Rp 30 juta per peserta.

Isu utama yang menjadi sorotan nasional adalah pemborosan alokasi anggaran serta ketidaksesuaian materi pelatihan bagi calon pengelola koperasi desa. Total kebutuhan anggaran pelatihan orisinal dirancang sebesar Rp 45 juta per peserta untuk durasi 45 hari. Namun, porsi terbesar anggaran—yakni sebesar Rp 30 juta atau setara dengan dua pertiga biaya keseluruhan—justru dialokasikan untuk latihan fisik kemiliteran. Sebaliknya, materi inti berupa pembelajaran substansi manajemen koperasi hanya mendapatkan porsi Rp 15 juta. Selain masalah beban finansial negara, program latsarmil ini menuai kecaman karena telah mengakibatkan lima orang peserta kehilangan nyawa akibat kendala kesehatan dan fisik selama latihan berlangsung.

Mayjen TNI (Purn) Tubagus Hasanuddin, Anggota Komisi I DPR RI yang membidangi sektor pertahanan. Pihak penyelenggara yang menjadi sasaran evaluasi mencakup kementerian terkait yang menginisiasi program pembekalan ini, termasuk koordinasi teknis dengan lembaga pertahanan/militer selaku instruktur latsarmil. Di sisi lain, korban jiwa yang terkonfirmasi dalam tragedi fisik ini mencakup lima calon manajer, di antaranya Nola Diasari (Satuan Pendidikan Bela Negara Kalimantan), Anisa Muyassaroh (Balikpapan), Yonanda Muhammad Taugiq (Baturaja), Novia Rahmadhani Sihotang (Jakarta), dan Muhammad Rifki Renaldi Gunawan. Sementara subjek program ini menyasar total 35.476 peserta calon pengelola secara nasional.

Pernyataan tertulis yang membongkar rincian anggaran Rp 30 juta ini disampaikan oleh TB Hasanuddin kepada awak media pada Senin, 29 Juni 2026. Isu ini mencuat dalam beberapa hari terakhir seiring dengan bertambahnya jumlah korban jiwa peserta pelatihan yang puncaknya dilaporkan pada pekan akhir Juni 2026. TB Hasanuddin menilai porsi latihan fisik kemiliteran selama 30 hari sama sekali tidak memiliki hubungan esensial dengan tugas riil seorang manajer koperasi.

"Tugas utama manajer Kopdes adalah mengelola organisasi, memikirkan pengembangan usaha, mengatur tata kelola keuangan, melakukan pemasaran, hingga memberdayakan ekonomi masyarakat di tingkat desa," papar Hasanuddin. Karakter pekerjaan yang bersifat manajerial dan bisnis ini membutuhkan keahlian profesional strategis, bukan ketahanan fisik khas prajurit tempur yang justru memicu risiko kesehatan fatal (seperti heat stroke dan henti jantung) bagi warga sipil.

Solusi

Secara metodologis, TB Hasanuddin menghitung skema pelatihan ideal berdasarkan kriteria standar. Durasi pelatihan 45 hari diusulkan dipangkas atau difokuskan sepenuhnya tanpa porsi militer.

Jika komponen latihan militer senilai Rp 30 juta per orang tersebut dihilangkan, negara diprediksi dapat menghemat anggaran dalam jumlah yang sangat masif. Mengingat total target peserta mencapai 35.476 orang di seluruh Indonesia, penghapusan materi militer ini berpotensi menyelamatkan keuangan negara hingga triliunan rupiah. Selanjutnya, Hasanuddin mengusulkan agar anggaran yang tersisa dialihkan sepenuhnya ke Kementerian Koperasi (untuk manajer Kopdes Merah Putih) serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (untuk Kampung Nelayan Merah Putih) guna membiayai pelatihan manajerial murni yang jauh lebih aman, efektif, serta tepat sasaran.

SN/29062026